Pembakar Hutan Bermotif Politik Dibidik Penyidik
Kabut Asap di Sumatera. (Foto: Antara Foto)Jakarta -Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Sumatera dan Kalimantan kian memprihatinkan. Asap pekat sudah mulai masuk ke rumah-rumah warga di Pekanbaru, Riau.
Baca Juga
"Pagi ini asapnya makin pekat saja dibanding kemarin. Hari ini kami naik motor saja sudah tak tampak lawan dari arah depan, hanya jarak pandang 200 meter," keluh Yusril warga Panam, Pekanbaru.
"Di level cofidence 70 persen, titik panas di Riau sebanyak 177 lokasi. Menyebar di Kabupaten Bengkalis 6, Kampar 8, Kuansing 9, Pelalawan 21, Rohil 13, Siak 2, Inhil 98," kata Staf Ananalisis BMKG Pekanbaru, Sanya dalam rilisnya.
Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Regional Sumatera di bawah KHLK, Amral Fery menyebut kualitas udara di Pekanbaru sudah di level bahaya. Data kualitas udara itu diambil dari Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU).
Kategori kualitas udara berbahaya dengan warna hitam dengan nilai partikel debu lebih dari 300. Kondisi ini kualitas udara berbahaya yang secara umum sanggup merugikan kesehatan yang serius.
Nah, dari catatan didapat P3E Regional Sumatera, wilayah di Pekanbaru yang level udaranya berbahaya ada di Kecamatan Rumbai dengan konsentrasi partikel debu 848. Wilayah lainnya berada di Kabupaten Siak, Kecamatan Minas juga level berbahaya konsentrasi 877.
"Sejak kemarin sampai hari ini dari pembacaan data Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) kualitas udara Pekanbaru sudah tingkat berbahaya," kata Kepala Pusat P3E Regional Sumatera di bawah KHLK, Amral Fery.
Menko Polhukam Wiranto angkat biacara soal karhutla di Sumatera dan Kalimantan. Wiranto menyebut pembakaran hutan alasannya ialah unsur politik.
"Tapi muncul gres kini kan, ada modus gres pembakaran hutan alasannya ialah politik ya kan, di Palangka Raya itu. Misalnya aben hutan alasannya ialah ada persaingan politik dalam rangka pilkada. Itu juga saya minta ditindak dengan tegas tangkap saja, aturan seberat-beratnya alasannya ialah itu merugikan umum," ujar Wiranto ketika membuka rapat koordinasi penanganan karhutla di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat.
Baca juga: Kabut Asap dari Riau Sudah Sampai di Sumut |
Wiranto mengatakan, sehabis melaksanakan tinjauan ke lapangan, 99 persen penyebab karhutla ialah ulah tangan manusia. Pertama, akhir pembukaan lahan perkebunan dengan cara aben lahan.
Selain itu, Wiranto menyampaikan kebakaran hutan dan lahan diakibatkan oleh ulah korporasi. Wiranto menegaskan akan melaksanakan tindakan tegas dan membidik pelaku pembakaran hutan.
"Lalu akhir ulah korporasi juga sebetulnya sudah sanggup dikurangi bahkan dengan adanya penerapan aturan yang tegas dan lugas ini sudah ada perasaan jera di mereka dan sudah sanggup dikurangi," lanjutnya.
Polisi dalam masalah karhutla terus melaksanakan penangkapan terhadap pelaku pembakaran. Total jumlah pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka masalah karhutla menjadi 179 orang. Selain itu, polisi juga memutuskan empat perusahaan sebagai tersangka.
"Riau 44 (tersangka), Sumsel 18 (tersangka), Jambi 14 (tersangka), Kalimantan Selatan dua (tersangka), Kalimantan Tengah 45 (tersangka), Kalimantan Barat 56 (tersangka). Untuk tersangka korporasi di Riau ada satu, Kalimantan Tengah ada satu, dan Kalimantan Barat ada dua," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Dedi menjelaskan luas area yang terbakar di enam provinsi yaitu Riau 502,755 hektare, Sumatera Selatan 7,79 hektare, Jambi 23,54 hektare, Kalimantan Tengan 338, 96 hektare, Kalimantan Barat 1.058,55 hektare.
"Tidak ada yang di-SP3 (dihentikan kasusnya)," ujar Dedi.
Dedi menerangkan, sesuai perintah Kapolri Jenderal Tito Karnavian, proses penyidikan masalah karhutla dengan tersangka koorporasi menerima asistensi dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri. Penyidik Bareskrim juga turut membantu proses pembuktian unsur pidana yang diduga dilakukan empat korporasi.
"Untuk merampungkan pembuktian menyangkut problem korporasi. Selain itu juga melaksanakan proses penyidikan yang dilakukan polres jajaran untuk tersangka individu maupun korporasi," terang Dedi.
Sumber detik.com
