Buruh Kembali Demo Besok, Menaker: Jangan Hingga Ganggu Ketertiban Umum

Hanif Dhakiri (baju putih/ Foto: Rachman Haryanto)

Jakarta -Puluhan ribu buruh akan kembali melaksanakan unjuk rasa esok hari. Menaker Hanif Dhakiri pun mengimbau kepada buruh biar agresi demo tidak menciptakan ketertiban umum terganggu.

"Kalau demo itu hak, siapa saja boleh demo. Ini kan republik yang demokratis, nggak ada yang ngelarang demo. Yang penting kalau demo jangan hingga mengganggu ketertiban umum," ungkap Hanif.

Hal tersebut disampaikannya ketika menghadiri Mukernas PKB di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (5/2/2016). Rencananya ada puluhan ribu buruh yang akan mengepung Istana Negara, Sabtu (6/2) besok.

Aksi tersebut dilakukan sebab sejumlah perusahaan tidak lagi memperpanjang kontrak kerja karyawannya. Bahkan ada kabar kemungkinan sejumlah perusahaan akan menutup perusahaannya dan hengkang dari Indonesia.

"Kalau soal informasi PHK nya kita terus kita cek, periksa, penjelasan untuk mendapat kepastian soal itu. Karena banyak juga isu-isu PHK yang beredar di sosmed itu isu-isu PHK usang yang didaur ulang," tukas Hanif.

Meski begitu Hanif mengakui bahwa memang ada sejumlah perusahaan yang melaksanakan pengurangan karyawannya. Setidaknya ada empat perusahaan yang disebut kader PKB ini sedang dalam penangan Kemenaker.

"Kalau kini yang kita proses ada Chevron, Panasonic, terus Toshiba sama Ford Motor Indonesia. Yang lain masih kita cek," ucapnya.

Yang empat ini juga lagi kita klarifikasikan semua. Saya lupa jumlahnya, kalau Ford itu ada 35 orang. Saya belum hafal semuanya, nanti dicek," sambung Hanif.

Menaker sendiri berharap biar PHK sanggup dihindari oleh perusahaan. Hanif meminta bila memang ada duduk masalah yang terjadi di badan perusahaan, pihak administrasi sanggup mencarikan solusi terlebih dahulu kepada karyawan sebelum melaksanakan PHK.

"Kedua kita minta ke perusahaan-perusahaan itu untuk mendialogkan rencana-rencana mereka, entah itu efisiensi atau apapun namanya untuk berdialog dengan serikat pekerja di situ. Kaprikornus pertama PHK harus dihindari, kedua kalau memang nggak sanggup dihindari ya didialogkan dulu solusi yang terbaik ibarat apa," tutur Hanif.

Selain itu, Kemenaker juga menyiapkan sejumlah langkah antisipasi terkait adanya isu-isu PKH ini. Beberapa aktivitas pun dilakukan untuk menyiasati hal tersebut.

"Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah antisipasi ibarat aktivitas pelatihan, aktivitas padat karya, aktivitas usaha. Itu pasti," tutup Hanif.

Sumber detik.com

Bagikan Artikel ini