Tokoh Masyarakat Ceritakan Bahaya Phk Bagi Orang Papua Kalau Freeport Tutup

Foto: Edward Febriyati

Jakarta -Sejumlah tokoh masyarakat Papua menggelar jumpa pers. Mereka memberikan pinjaman kepada Freeport. Ada ribuan tenaga kerja dan laba ekonomi yang diberikan Freeport bagi masyarakat sekitar.

"Yang mau aku sampaikan dampak ke Freeport, Freeport ini kepentingan dunia RI kepentingan masa depan Papua, bukan politik ini ekonomi. Pemerintah sentra tolong mengerti, tolong ada tanggapan agar kami sebagai rakyat Indonesia ibarat rakyat Indonesia seluruh tanah air dapat menikmati bisnis ekonomi alasannya ini memperlihatkan dampak," terang Silas, tokoh budpekerti Tembagapura di mana Freeport berada.

Dia bersama rekan-rekannya yang lain menggelar jumpa pers di Hotel Kartika Chandra, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (4/2/2016).

Menurut Silas, ketika ini Freeport tidak dapat melaksanakan ekspor dan juga kontrak tidak dapat ditandatangani. Yang menjadi korban akhir terhambatnya bisnis Freeport juga orang Papua. Silas memegang hak ulayat di mana Freeport melaksanakan penambangan.

"Tahun '63 itu pemerintah otonomi, kami telanjang kurang terpelajar miskin. Salah satu perusahaan masuk dari Amerika tahun '67 beliau masuk buka wawasan, lapangan kerja, ekonomi. Bisnis jalan kami dapat buka mata, kami telanjang jadi berbaju, pemerintah belum sampaikan kemajuan Freeport di Papua," urai dia.

Bila Freeport dihambat, sulit melaksanakan aktivitas bisnis, orang Papua juga yang terkena imbas. Hadir juga dalam jumpa pers ini Simon Patrice Morin tokoh Papua.

"Sekarang ini mau PHK alasannya pemerintah minta US$ 530 juta, alasannya tidak ada untung Minerba, Freeport tidak ada keuntungan," urai dia. Keuntungan terhambat alasannya ekspor yang dilarang.  

Selain Silas, Tokoh Papua lainnya Micahel mengungkapkan, bagi beliau pembangun smelter senilai US$ 530 juta itu memberatkan. "Jadi, ini merupakan sesuatu dilematis kebijakan itu akan menciptakan perusahaan melaksanakan PHK mungkin buat orang nganggur tapi bagi orang bekerja ini PHK menyakitkan," urai dia.

Micahel membeberkan, ada 7 ribu karyawan Freeport yang merupakan orang Papua. Dan mereka yang pertama akan menjadi korban PHK.

"Kita harapkan dipetimbangkan baik jikalau ini terjadi PHK besar-besaran. Tiba-tiba itu tutup, ada pelajar mahasiwa ikut pendidikan banyak sekali tempat. Papua tergolong provinsi termiskin, apakah kita ingin menambah ciptakan?" urai dia.

Micahel melanjutkan, di tambang Freeport ada rumah sakit yang memberi pelayanan gratis kesehatan bagi suku-suku pedalaman. Hal ini amat bermanfaat.

"Pemerintah akan kaitkan kebijakan penciptaan lapangan kerja, mustahil ciptakan pengangguran. Rakyat sendiri kondisi eknomi belum kondusif," tutup dia.

Sumber detik.com

Bagikan Artikel ini