Sandi Soal Ibu Kota Ri Pindah: Harus Ada Referendum Yang Libatkan Masyarakat

Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) merencanakan pemindahan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa. Cawapres Sandiaga Uno menilai planning tersebut harus dikaji secara komprehensif.
Baca Juga
Baca juga: RI Ditargetkan Pindah Ibu Kota 2030 |
"Jadi wacana ini harus dikaji dengan sangat-sangat detail, sangat mendalam. Dengan revolusi industri 4.0, bagaimana penggunaan teknologi digital dalam memperlihatkan pelayanan bagi masyarakat, di sini sudah ada kantor kelurahan yang relatively gres sebulan, banyak layanan-layanannya di sini yang sudah memakai teknologi," tuturnya.
Tak hanya itu, berdasarkan Sandiaga, pemerintah harus juga mengkaji wacana ketahanan ekologi wilayah yang nantinya dipilih untuk menggantikan Jakarta. Termasuk apakah kawasan tersebut sanggup menampung migrasi penduduk nantinya.
"Dan jika kita lihat, dari ketahanan ekologi juga mesti dilihat, alasannya jika wilayah Jakarta ini, berapa sih idealnya menampung jumlah penduduknya, itu mesti dilihat secara menyeluruh," katanya.
Saat ditanya apakah baiklah dengan planning pemindahan itu, eks Wagub DKI Jakarta tersebut enggan memberi balasan pasti. Menurut Sandiaga, planning tersebut harus ditanyakan kepada masyarakat.
"Saya belum cukup data yang saya miliki untuk sanggup menyampaikan saya baiklah atau tidak kajian-kajian tersebut belum disampaikan secara komprehensif, dan berdasarkan saya ini bukan keputusan Sandi Uno untuk setuju, tidak setuju, tapi masyarakat harus kita ajak dan satu konsensus bersama. Karena ini keputusan yang strategis untuk kita bersama," katanya.
"Jadi harus ada referendum, jika kita mau memindahkan ibu kota itu berapa yang setuju, berapa yang tidak, dihitung, dan itu yang harus dilakukan, melibatkan masyarakat dan kepentingan masyarakat diutamakan, kepentingan negara strategis diutamakan, lapangan kerja tercipta, biaya hidup sanggup terjangkau, ini yang menjadi fokus kita," imbuh Sandiaga.
Simak Juga 'Ratusan Triliun untuk Pindah Ibu Kota':
Sumber detik.com