Setujui Pemindahan Ibu Kota, Ketua Dprd: Jakarta Jadi Kota Ekonomi

Jakarta -Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyetujui wacana pemindahan ibu kota negara Indonesia ke luar Pulau Jawa. Bagi Prasetio, Jakarta sanggup menjadi kota ekonomi di luar pusat pemerintahan.
Baca Juga
"Itu kan kisah Bung Karno. Jakarta harus jadi kota bisnis. Bukan apa-apa, dulu Bung Karno di Palangka Raya, istilahnya di sana masih tempat perawan, baik, dan konsentrasi pemerintah, administrasi pemerintah," kata Ketua DPD PDIP DKI Jakarta.
Pras menyampaikan Jakarta sanggup menjadi pusat ekonomi Indonesia. Jakarta, berdasarkan Pras, sanggup mencontoh negara lain yang melaksanakan pemindahan ibu kota.
"Mungkin ke sana tujuannya, dan Jakarta jadi kota ekonomi. Seperti Washington dan apa... istilah Amerika. Clear itu, nggak tahu bagaimana akhirnya," kata Pras.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyebutkan Presiden Jokowi sudah memutuskan memindahkan ibu kota Indonesia ke luar Pulau Jawa. Bambang menjelaskan hasil kajian Bappenas menyimpulkan ada tiga kriteria pemindahan ibu kota.
Pertama, tetap di DKI Jakarta dengan membangun khusus kantor pemerintahan di seputar Monas. Kedua, memindahkan ibu kota ke tempat pinggiran Jakarta dengan radius jarak sekitar 60 kilometer. Ketiga, memindahkan ke luar Pulau Jawa.
"Dalam rapat tadi diputuskan, Presiden menentukan alternatif ketiga, adalah memindahkan ibu kota ke luar Jawa. Ini barangkali salah satu putusan penting yang dilahirkan hari ini, dan tentunya akan dilanjutkan dengan ratas (rapat terbatas) berikutnya yang akan bicara lebih teknis, bicara desain, dan bicara mengenai masterplan dari kota itu sendiri," kata Bambang di kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4)
Presiden Jokowi ingin biar ibu kota negara dipindahkan di luar Pulau Jawa. Sebelum memutuskan, Jokowi berbicara perihal kondisi di Pulau Jawa yang dinilai kurang sempurna untuk dijadikan ibu kota negara, salah satunya di Jakarta.
Jokowi menyampaikan jumlah penduduk di Pulau Jawa lebih dari separuh total jumlah penduduk di Indonesia, yakni 57 persen. Bukan hanya itu, Jokowi membahas soal kemacetan di kota-kota besar di Indonesia.
Sumber detik.com