Utang Luar Negeri Pemerintah Naik, Swasta Melambat
Foto: Kiagoos AuliansyahJakarta - Bank Indonesia (BI) telah merilis data utang luar negeri (ULN) Indonesia Januari 2019 sebesar US$ 383,3 miliar atau setara dengan Rp 5.366 triliun (kurs Rp 14.000).
Utang ini terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar US$ 190,2 miliar setara dengan Rp 2.662 triliun, serta utang swasta termasuk BUMN sebesar US$ 193,1 miliar setara dengan Rp 2.703 triliun.
Dari keterangan resmi BI, ULN pemerintah pada Januari 2019 di luar utang bank sentral sebesar US$ 187,2 miliar atau setara dengan Rp 2.620,8 triliun tumbuh 3,7% dibandingkan periode bulan sebelumnya yang hanya tumbuh 3,1%.
Kemudian disebutkan sektor-sektor prioritas yang didanai melalui ULN pemerintah antara lain yaitu sektor jasa kesehatan dan aktivitas sosial, sektor konstruksi, jasa pendidikan, manajemen pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib, serta sektor jasa keuangan dan asuransi.
Baca juga: Utang Luar Negeri RI Naik Rp 77 Triliun |
Sementara itu untuk ULN swasta termasuk BUMN mengalami perlambatan pertumbuhan. Yakni US$ 193,1 miliar atau setara Rp 2.703,4 triliun. Tumbuh 10,8% pada Januari 2019, lebih lambat dibanding pertumbuhan bulan sebelumnya 11,5%.
Perlambatan ini alasannya yaitu pertumbuhan industri pengolahan dan jasa keuangan serta asuransi yang melambat. Sementara ULN sektor pertambangan, pengadaan listrik, gas uap air panas mengalami peningkatan dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya.
BI menyebut struktur ULN Indonesia tetap sehat, hal ini tercermin dari rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) pada selesai Januari 2019 tetap stabil di kisaran 36%.
"Rasio tersebut masih berada di kisaran rata-rata negara peers. Struktur ULN Indonesia tetap didominasi ULN jangka panjang yang mempunyai pangsa 86,2% dari total ULN," tulis BI.
Untuk memantau perkembangan dan mengoptimalkan ULN, BI dan pemerintah terus melaksanakan koordinasi untuk mendukung pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang sanggup memengaruhi stabilitas perekonomian.