Dubes Ri Di Riyadh Temui Pekerja Binladin Group Di Makkah Yang Di-Phk
Dubes bersama ekspatriat/Foto: KBRI RiyadhDubes Maftuh ingin mengetahui pribadi kondisi keseharian, keadaan dan permasalahan mereka serta mengupayakan penyelesaian terbaik bagi mereka yang semenjak empat bulan terakhir tidak lagi bekerja sebab perusahaan SBG memutuskan kerja secara sepihak.
Saat ini para ekspatriat Indonesia yang belum beruntung ini ditampung di mess Aziziyah sektor 30 di Mekkah.
Dubes Maftuh mengungkapkan seluruh WNI ekspatriat yang ditampung di mess sederhana ini ialah karyawan Binladen yang jumlahnya sekitar 200 orang, belum termasuk di sejumlah mess lain yang jumlah keseluruhannya mencapai 700 orang yang belum dibayar gajinya hingga 3 bulan.
 Foto bersama Dubes dan ekspatriat/KBRI Riyadh |
Dalam kunjungan yang dilakukan Selasa (12/4/2016) itu Dubes Maftuh didampingi Sunarko (Wakeppri) dan Saifuddin (Konsul KJRI Jeddah) . Demikian siaran pers KBRI Riyadh yang diterima detikcom, Minggu (17/4/2015).
Sebagian besar ekspatriat Indonesia tersebut menginginkan kepastian honor dan kepulangan mereka ke Indonesia. Hal itu disampaiakan oleh Damami, ketua penghuni mess Aziziyah sektor 30 di Mekkah.
"Rata- rata di sini kami sudah 3 - 4 bulan belum digaji, Pak, kami hanya ingin mendapat informasi kejelasan honor dan kepulangan kami, mohon dari pihak KBRI dapat membantu kami memperoleh informasi tersebut," ujar bapak 52 tahun yang sudah bekerja satu tahun di Saudi Binladen Group.
Solekan yang berasal dari Lamongan dan Yusuf pekerja asal Pati Jawa Tengah juga ingin pulang.
"Kami ingin secepatnya pulang Pak, di sini kami sudah empat bulan tapi belum ada kejelasan honor dan kepulangan, supaya kami juga dapat memperlihatkan kabar kepada keluarga kami di Indonesia," ujarnya.
Menurut Dubes Maftuh, kronologi tidak dibayarnya para pekerja Indonesia tidak dapat lepas dari sesudah dijatuhkannya hukuman kepada perusahaan Saudi Binladen Group, selaku kontraktor utama ekspansi Masjidil Haram atas insiden jatuhnya crane yang menewaskan ratusan jamaah haji pada September 2015. Pemerintah Arab Saudi menghentikan kerjasama dan pembayaran aneka macam proyek pembangunan Binladen dan alhasil perusahaan raksasa milik keluarga Bin Ladin tersebut mengalami kesulitan keuangan dan melaksanakan PHK massal terhadap pekerja yang bekerja pada proyek tersebut termasuk, pekerja dari Indonesia.
Upaya penyelesaian telah dilakukan oleh KBRI Riyadh dengan mengirimkan Nota kepada Kementerian Luar Negeri Arab Saudi untuk meminta pihak-pihak terkait untuk menuntaskan kasus ekspatriat korban PHK tersebut.
Langkah tersebut juga termasuk mengawal dan melaksanakan pendampingan serta mendorong perusahaan untuk melaksanakan langkah segera (immediate action) guna memenuhi hak-hak karyawan yang tidak lagi bekerja berupa honor yang belum dibayarkan dalam beberapa bulan terakhir serta proses pemulangan segera.
"Saya berkomitmen untuk membantu saudara-saudara saya yang kurang beruntung di Arab Saudi ini," kata Dubes yang gres 28 hari menjalankan kiprah sebagai Duta Besar RI di Arab Saudi dengan mimik terenyuh.
Setelah selesai obrolan selanjutnya Dubes Maftuh turun dari lantai 7 menyusuri tangga menemui warga di setiap lantai bangunan dan ruangan untuk memastikan keadaan mereka, sembari juga memperlihatkan sumbangan materi makanan dan obat-obatan bagi WNI yang bekerja pada perusahaan Saudi Binladen Group yang berada di Aziziyah sektor 30 di Kota Makkah.
Blusukan dan silaturahim Dubes RI dengan ekspatriat Indonesia yang bekerja di sektor konstruksi juga berlanjut di Riyadh. Pada Jumat 15/4/2016, Dubes RI kembali menemui warga dan WNI yang bekerja di Perusahaan Empower dan Unistar di Riyadh yang merupakan anak perusahaan konstruksi Saudi Binladin Group.
Berdasarkan catatan KBRI, sekitar 260 karyawan asal Indonesia ketika ini tidak lagi bekerja di perusahaan dan tinggal di mess karyawan menunggu proses pemulangan dan penyelesaian hak-haknya.
Sebelum melantunkan doa epilog dalam pertemuan tersebut, Dubes Maftuh menegaskan bahwa kiprah diplomat ialah menjadi pelayan yang baik untuk segenap WNI yang berada di Kerajaan Arab Saudi.
"Inilah yang saya sebut dengan "diplomasiyyah insaniyyah" (Humanitarian Diplomacy) yang menekankan bahwa segala acara diplomatik harus diarahkan untuk kepentingan dan kemaslahatan rakyat," pungkasnya
Sumber detik.com